Bila Banprov "Nongol" Apdesi Karawang Minta Kades Tak Libatkan Aparat Desa dan PSM

Bila Banprov "Nongol" Apdesi Karawang Minta Kades Tak Libatkan Aparat Desa dan PSM

Breaking News
Minggu, 12 Juli 2020

Surat Bupati Karawang soal permohonan penundaan Bantuan Sosial (Bansos) Gubernur sebelum data penurunan jelas dan konkret, di isukan di tolak Pemprov Jawa Barat. Isu itu, dihembuskan oknum salah satu petugas TKSK di Karawang. Mengantisipasi Banprov tersebut "nongol" di lapangan, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang mewanti-wanti agar para Kades menarik diri untuk tidak melibatkan perangkat desa dalam proses distribusinya.

"Sebagaimana arahan Ketua Apdesi, kalau ada distribusi Banprov datang, para kades harap tidak jadikan pegawai desa dan PSM sebagai distributor. Biarkan ke tupoksi semula, bahwa distribusi itu jadi kewajiban pihak kantor pos setempat, " Kata Sekretaris APDESI Karawang, Alex Sukardi.

Ditengah upaya menambah kuota sesuai tahapan pertama Banprov, sebut Alex ada isu bahwa surat yang baru di layangkan di tolak Pemprov Jawa Barat yang di sampaikan oknum TKSK di Karawang. Bagi Apdesi, hal itu terlalu dini untuk menyimpulkan, sebab surat baru saja di sampaikan. Namun demikian, jika ada distribusi, maka tetap APDESI meminta agar tidak melibatkan lagi aparat desa. "Biarkan pihak pos yang mendistribusikan sampai kepada KPM, " Pungkasnya.**