Akhirnya, PHE ONWJ Sanggupi Pencairan Kompensasi Nelayan Karawang Maret Mendatang - KABAR KARAWANG

Akhirnya, PHE ONWJ Sanggupi Pencairan Kompensasi Nelayan Karawang Maret Mendatang

Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menyanggupi pembayaran dana kompensasi kepada nelayan terdampak oil spill di sepanjang pantai utara Karawang 2020 lalu.

Perusahaan plat merah ini, berencana distribusikan kompensasi maksimal Bulan Maret 2021 mendatang. Kesepakatan ini muncul, saat rapat audensi antara Nelayan dengan PHE ONWJ yang difasilitasi oleh Sekertaris Daerah Karawang, Acep Jamhuri, Rabu (3/2).

“Kita memang di mintai audensi oleh teman teman nelayan, dan nelayan minta segera di bayar. Kita bukan mau bayar, kita juga pingin menyelesaikan segera. Namun kita mau bayar pada orang yang tepat, jangan sampai kita salah bayar, dan sekarang verifikasi hampir selesai. Kenapa terlalu lama, karena datanya banyak doble,”ujar Wisnu Sekertaris Corporate PHE ONWJ, di ruang rapat Sekertaris Daerah Kabupaten Karawang.

Wisnu juga menyampaikan kepada para nelayan, bahwa pihaknya akan mengusahakan kompensasi bagi warga terdampak secepatnya untuk dibayarkan. "Hari ini kita sedang verifikasi dan paling lambat Maret 2021,”kata Wisnu.

Namun lanjutnya, pihaknya belum bisa menmbocorkan berapa besaran kompensasi yang akan diterima oleh nelayan. Karena, tim verifikasi sedang menghitung jumlah besaran nantinya yang akan diterima oleh nelayan yang terdampak. "Untuk besarannya itu ada tim kami yang kita libatkan dan besarannya nanti di hitung oleh tim IPB, dan nanti kita akan sosialisasikan,”jelasnya.

uang

Sementara itu Sekertaris Daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuri menyampaikan, bahwa hasil rapat nelayan dengan pihak PHE ONWJ telah disepakati bahwa kompensasi bagi nelayan yang terdampak itu akan dibayar di bulan Maret 2021.“Kesepakatan kompensasi bulan Maret 2021,”katamya memastikan.

Namun kata Acep, sebelum itu harus menunggu Surat Keputusan Bupati dan diskusi dengan konsultan dari IPB terkait jumlah besaran yang akan diterima oleh nelayan yang terdampak. Adapun soal keterlambatan pembayaran lanjut Acep, itu dikarenakan ada data Doble dan banyak rekening yang ganda. Kemudian banyak juga pengajuan dari desa.

“Kita lihat nanti hasil diskusi dari konsultan seperti apa, karena datanya masih ada yang acak acakan sekitar 30 persen lagi,”tukasnya.**
×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS

CLOSE ADS