×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Komitmen Kebangsaan Mengatasi Hoaks di Ruang Digital

Minggu | 5/30/2021 02:17:00 AM WIB

Diperlukan komitmen kebangsaan yang kuat dalam mengatasi ancaman informasi yang tidak benar (hoaks) di dunia digital saat ini. Sehingga, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat sepenuhnya bermanfaat bagi para penggunanya. 

WAPRES RI

“Dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk: multi etnis, agama, bahasa dan budaya, tantangan kesenjangan informasi dapat berubah menjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan nasional apabila tidak disikapi dengan tepat dan cepat. Oleh karena itu, komitmen kebangsaan harus senantiasa kita jaga agar tidak pernah luntur,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada acara Musyawarah Nasional ke-VI Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) Tahun 2021 yang ditayangkan secara virtual pada Sabtu (29/5/2021). 

Wapres menjelaskan, tantangan yang akan dihadapi salah satunya adalah ketimpangan digital terkait dengan infrastruktur TIK dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola TIK itu sendiri bagi negara maju dengan negara yang tergolong belum mampu serta berbagai status sosial masyarakat di dalamnya. 

“Bagi negara dan masyarakat yang mampu, mereka tidak menghadapi persoalan infrastruktur TIK seperti jangkauan dan kapasitas jaringan telekomunikasi serta kemampuan masyarakatnya untuk menciptakan program dan aplikasi digital, Ketimpangan inilah yang disebut sebagai digital divide yang tidak hanya terjadi antarnegara, tapi juga antar kelompok masyarakat dalam satu negara,” jelas Wapres. 

Lebih lanjut Wapres menambahkan, tantangan lainnya yang berpotensi muncul adalah derasnya aliran informasi terjadi secara cepat dan masif sehingga sulit untuk dilakukan filtrasi sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada. 

“Aliran informasi yang begitu cepat dan bebas, nyaris tanpa batas, baik secara jarak geografis maupun konten atau isinya. Sebagai akibatnya, otoritas institusi-institusi negara, pemerintahan, pendidikan, maupun pranata dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat tidak dapat lagi melakukan pencegahan secara dini atau menyaring, apabila beredar suatu konten atau informasi yang tidak sesuai dan selaras dengan nilai-nilai sosial yang ada,” lanjut Wapres. 

Untuk itu, menurut Wapres, diperlukan peran serta berbagai organisasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan melalui jalur edukasi kepada anggota dalam menjawab tantangan yang telah disebutkan sebelumnya. 

“Saya mendorong Jam’iyah Batak Muslim Indonesia dan ormas-ormas keagamaan serta kedaerahan lainnya untuk mengambil peran dalam upaya bersama kita merawat persatuan dan kesatuan dengan secara aktif mengajak dan mengedukasi para anggotanya,” ungkapnya. 

Secara khusus Wapres mengharapkan JBMI dapat proaktif menjaga nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional melalui metode dakwah yang mengedepankan nilai-nilai persatuan. 

“Pendekatan dakwah yang harus kita lakukan adalah yang tepat sesuai konteks Indonesia adalah dakwah yang tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa, dan dengan menggunakan narasi-narasi kerukunan, bukan narasi-narasi konflik atau permusuhan,” tuturnya. 

Wapres menuturkan, untuk dapat mengembangkan dakwah Islam yang selaras dengan nasionalisme, diperlukan upaya moderasi agama yang inklusif dan toleran. 

“Segala perbedaan agama dan budaya akan dimaknai secara positif sebagai karunia Allah dan keniscayaan sejarah yang potensial dijadikan sebagai modal sosial untuk membangun bangsa kita,” turutnya. 

Diakhir sambutannya, Wapres membuka secara resmi Musyawarah Nasional VI Jam’iyah Batak Muslim Indonesia Tahun 2021. Wapres berharap Musyawarah Nasional ke-VI JBMI ini dapat memberikan kontribusi kemajuan bagi JBMI dan masyarakat luas. 

“Saya menaruh harapan besar bahwa Musyawarah Nasional ke-VI JBMI mampu menghasilkan keputusan-keputusan terbaik untuk kemajuan JBMI ke depan dan sekaligus untuk kemajuan umat dan masyarakat Indonesia,” ujar Wapres. **Ts

×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS